Banda Aceh – 4 Tahun Kota Banda Aceh dibawah kepemimpinan H. Aminullah Usman, SE, Ak, MM dan Drs. H. Zainal Arifin, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sukses menjelma menjadi SKPK Penegak Peraturan Daerah dengan tagline Semakin Santun Melayani Dan Tetap Tegas Bertindak.
Jika dulu kerap dicap sebagai SKPK ‘galak’ kini Satpol PP WH Kota Banda Aceh telah merubah citra tersebut lewat pendekatan-pendekatan santun dan humanis dalam setiap giat yang dilakukan. Tentu, Perubahan tersebut tidak terpisahkan dari Visi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.
“selama ini visi Pak Wali Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah adalah rumus Satpol PP WH Banda Aceh dalam bertindak,” Kata Plt. Kasatpol PP WH Banda Aceh, Heru Triwijanarko, S.STP, M.SI
Menurut mantan Camat Meuraxa itu, Satpol PP WH Kota Banda Aceh sebagai SKPK yang sehari-hari berhubungan langsung dengan masyarakat, telah mamainkan perannya dengan baik sebagai cerminan dari visi Pemerintah Kota Banda Aceh.
PENURUNAN ANGKA PELANGGARAN SYARIAT ISLAM
Modifikasi pola penegakan Qanun Syariat Islam yang dilakukan Satpol PP WH Kota Banda Aceh, pelan namun pasti ternyata berhasil menekan angka pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh.
Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Safriadi, S.Sos.I, menyebutkan bahwa misi Walikota Banda Aceh dan Wakil Walikota Banda Aceh Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Syariat dan Akhlak dengan indikator kinerja Penurunan Angka Pelanggaran Terhadap Qanun Syariat Islam, menjadi salah satu dasar modifikasi penanganan Qanun Syariat Islam di Banda Aceh.
“sekarang polanya sudah berbeda, ya. Karena kita sadari, untuk menekan angka pelanggaran Qanun Syariat Islam fungsi pengawasan harus sudah dimulai dari level Gampong bahkan dari rumah tangga. Peran Gampong kita maksimalkan lewat edukasi-edukasi yang dilakukan oleh tim Satpol PP WH Banda Aceh” terang mantan Kabid Bina Ibadah dan Mualamah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh itu.
Safriadi melanjutkan, selain rutin memberi pendampingan kepada Muhtasib Gampong, Satpol PP WH Kota Banda Aceh juga menyasar kalangan Ibu-ibu sebagai objek sosialisasi Qanun Syariat Islam.
“saya kira semua orang sepakat, bahwa Ibu adalah orang yang paling intens berinteraksi dengan anak-anak dirumah. Harapannya, Ibu-ibu bisa menjadi perpanjangan tangan Wilyatul Hisbah dalam mengedukasi anak-anaknya dirumah terkait Syariat Islam” tambah Safriadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan SDA, Nurbayti, SH, MH, menyebutkan penurunan angka pelanggaran Syariat Islam sangat terasa sepanjang periode 2018 s/d 2021.
“grafik penurunan angka pelanggaran Syariat Islam sangat terasa dibawah kepemimpinan Pak Amin dan Pak Zainal. Bayangkan saja, 215 kasus pada tahun 2018, menjadi 97 kasus ditahun berikutnya (2019) turun lagi menjadi 90 kasus pada tahun 2020 dan di periode Januari hingga Juni tahun ini (2021) kasus yang kita tangani baru 27 kasus” rinci Wanita yang kerap disapa Bety itu. (Data Penanganan Qanun Syariat Islam Klik Link Berikut)
Senada dengan Safriadi, Bety mengaku bahwa penurunan angka pelanggaran Syariat Islam tidak telepas dari sudah semakin membaiknya pola pengawasan yang dilakukan Satpol PP WH Banda Aceh.
“sosialisasi yang menyasar Ibu-ibu pengajian di Gampong-gampong tampaknya sudah mulai membuahkan hasil. Ketika Satpol PP WH Banda Aceh belum mampu menyasar hingga ke rumah tangga, maka ada Ibu-ibu sebagai agent of change kami disana” terang Bety.
Dukungan dana yang memadai dari Pemko Banda Aceh, menurut Bety, memiliki andil besar dalam terselenggarakannya program-progam inovasi Satpol PP WH Kota Banda Aceh.
“dukungan Pak Wali benar-benar nyata, ya, tidak hanya dari segi moril dan semangat saja, bahkan dalam hal pendanaan sekalipun. Setiap tahun dana yang dianggarkan untuk kegiatan Penegakan Syariat Islam terus meningkat” tutup Bety.
Diakhir pernyataannya Bety berharap semoga kedepan Banda Aceh benar-benar bisa bebas dari pelanggaran Syariat Islam. Ia optimis, pendekatan yang dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dalam penanganan Pelanggaran Syariat memiliki daya ubah yang tinggi, sehingga misi menekan angka pelanggaran Syariat Islam dapat terwujud.